Analisis Ditutupnya Kantor Pelayanan Pajak Oleh DJP

 

     Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan sebuah ketentuan yang mengakibatkan 24 ditutupnya Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Dengan adanya penutupan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah-wilayah tertentu, akan berimbas pada masyarakat. Salah satu alasan adanya penutupan Kantor Pelayanan Pajak dikarenakan program dari DJP yaitu upaya DJP dalam mereorganisasi instansi vertikalnya. Sehingga akan terciptanya perubahan dan trobosan baru dari penataan organisasi instansi vertikal mulai dari perubahan cara kerja, pembagian beban yang lebih proporsional, perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 PMK 29/2020, yang dimaksud Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.  Sehingga pada akhirnya, DJP mengeluarkan sebuah ketentuan untuk menutup beberapa kantor pelayanan pembayaran pajak pada tanggal 24 Mei 2021 untuk terciptanya wajib pajak yang lebih komprehensif dan kondusif.

Dari penutupan ini komposisi dari wajib pajak yang tercatat dan terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Madya menjadi bertambah yang awalnya hanya 1.000 menjadi 2.000 wajib pajak perkantor dan yang paling banyak adalah 4.000 wajib pajak dalam satu kantor di wilayah yang mempunyai 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya.  Sebelum adanya penutupan KPP seharusnya pemerintah melakukan sebuah sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Karena adanya sosialisasi dari pemerintah masyarakat akan lebih mengetahui alasan yang tepat mengapa pemerintah menutup 24  KPP, sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk di mata masyarakat.  Penutupan Kantor Pelayanan Pajak di beberapa daerah juga mempunyai dampak yang positif yaitu wajib pajak akan lebih terawasi dan masyarakat akan lebih patuh untuk membayar pajak.

Dari segi ekonomi, penutupan dari KPP berdampak pada target pendapatan dari wajib pajak seperti contohnya adalah sekitar kurang lebih 70%  di antaranya atau sebanyak Rp 27 triliun menjadi tanggung jawab kedua dua KPP Madya yang baru dibentuk. KPP Madya Jakarta Selatan II mendapat target sekitar Rp 15 triliun, sementara KPP Madya II Jakarta Selatan II mendapat target Rp 12 triliun. Dari target ini dapat mengalami penambahan sehubungan dengan adanya pemindahan wajib pajak, dari KPP Madya lain dan masih menunggu target penerimaan yang ditetapkan dari Ditjen Pajak pascareorganisasi. Apalagi di tengah tantangan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,58 triliun, jumlah ini naik 2,57 persen dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2020 yang sebesar Rp 1.072,02 triliun, maka penerimaan pajak 2021 perlu tumbuh 14,69 persen untuk mencapai target tersebut. Maka dari itu, dari penutupan Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat menggenjot penerimaan pajak negara.

Sumber Analisis Berita : 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525080444-532-646521/24-kantor-pelayanan-pajak-ditutup-permanen-per-24-mei

Kunjungi Juga :

Herlina Aprillia :

https://herlinapr0001.blogspot.com/2021/06/analisis-terkait-kenaikan-pajak-untuk.html?m=1

Gunawan Asmara Hasibuan :

https://gunawanhasibuan.blogspot.com/2021/06/analisis-berita-gali-potensi-pajak.html

Abdul Fatah I : 

https://gusbolo12.blogspot.com/2021/06/analisis-pidana-pengemplang-pajak-dari.html

Akhsanudin Haris : 

https://ahmadakhsanudinharis.blogspot.com/2021/06/analisis-kripto-yang-bakal-terkena-pajak.html